[ad_1]

Liputan6.com, Jakarta – DPRD Kabupaten Jember melalui fraksi-fraksinya sepakat mengusulkan pemberhentian Bupati Jember Faida dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat yang digelar di ruang sidang utama di DPRD setempat selama empat jam sejak pukul 11.00 WIB hingga 15.00 WIB, Rabu 22 Juli 2020.

Terkait hal ini, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, yang dilakukan DPRD Jember sah saja.

Alasannya, pemakzulan itu sesuai dengan Amanat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

“Yang dilakukan DPRD Jember kan sebenarnya sah-sah saja, sebagaimana amanat Pasal 80 UU Pemda, tinggal kita hormati proses politik dan hukumnya,” kata Bahtiar, Kamis (23/07/2020).

Menurut dia, tindakan DPRD Jember ini sebenarnya terkait dengan tindak lanjut fungsi pengawasan DPRD terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

“Kemendagri juga sudah meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi keputusan DPRD Kabupaten Jember sesuai aturan, karena Gubernur adalah wakil pemerintah pusat,” ungkap Bahtiar.

Kini, keputusan sidang paripurna DPRD tersebut akan diteruskan ke Mahkamah Agung untuk uji materiil dan pemeriksaan bukti.

“Sekarang kita tinggal menunggu bersama apa putusan dari Mahkamah Agung terkait hal ini,” Bahtiar memungkasi.

[ad_2]

Berita hari ini akurat dan terpercaya temukan di NewsFor.ID Berita Untuk Indonesia.

News For Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here