[ad_1]

Liputan6.com, Jakarta – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti meyakini bahwa terhapusnya red notice buronan Djoko Tjandra merupakan permainan pribadi dan bukan institusi Polri.

Buntut terhapusnya red notice ini, Kepala Divisi Hubungan Internasional, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Nugroho Wibowo dicopot dari jabatannya.

“Yang bersangkutan ini menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan sendiri. Artinya berani membuat surat palsu, terus kemudian memanfaatkan segala macam yang ada disitu, dan untuk kepentingan saya melihat ini kepentingan pribadi,” kata Poengky dalam diskusi Polemik, Sabtu (18/7/2020).

Dia yakin bahwa ini kepentingan pribadi, karena surat jalannya Djoko Tjandra palsu.

“Ya dari hasil pemeriksaan, kami mendapatkan informasi bahwa ini yang bersangkutan menggunakan komputer sendiri, terus kemudian membuat surat sendiri dan surat ini surat palsu. Karena seharusnya surat itu tak seperti itu prosedurnya. Artinya harus ada autentikasi, ditandatangan oleh pihak-pihak yang lain, dan memang gak benar juga,” ungkap Poengky.

Dalam surat tersebut ditulis bahwa Djoko Tjandra seorang konsultan. Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa surat tersebut palsu dan dibuat secara pribadi.

“Disitu ditulis Joko Tjandra seorang konsultan, konsultan dari mana? Konsultan dari Hong Kong, bohong ini. Jadi bohongnya sudah keterlaluan, jadi kalau kita melihat seperti ini, ini engga mungkin konstitusi. Jadi ini permainan pribadi dan juga jelas yang bersangkutan mempunyai niat memperkaya diri sendiri,” lanjut dia.

Karenanya, dia memuji Kapolri yang langsung mencopot dan memeriksa yang Napoleon dan Nugroho.

“Ini kami sangat apresiasi dan kami melihat dengan sunguh-sungguh memang ada niat supaya polisi tetap bersih,” pungkasnya.

[ad_2]

Berita hari ini akurat dan terpercaya temukan di NewsFor.ID Berita Untuk Indonesia.

News For Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here