[ad_1]

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menerbitkan perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, mengatakan bahwa Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatur sejumlah perubahan yang baru terhadap PermenPANRB 35/2018 tersebut untuk beberapa jabatan. Salah satunya jabatan fungsional jaksa kini tidak perlu alih status ke instansi lain apabila sifatnya penugasan.

“Apabila tugas jabatan yang dipangku jaksa di instansi lain tersebut sesuai dengan bidang tugas, kompetensi, dan kewenangan jaksa, serta ditetapkan oleh Kejaksaan Agung jenis jabatan dan penugasannya, yang bersangkutan sifatnya bisa penugasan sehingga tidak perlu alih status ke instansi tempatnya bekerja,” kata Atmaji di Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 35/2018 sudah dilakukan sebelum adanya keputusan resmi Mahkamah Agung terkait dengan permohonan hak uji materi nomor 30 P/HUM/2020 yang dilayangkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lie Putra Setiawan terhadap Peraturan Menteri PANRB tersebut.

“Jadi, sebelum ada putusan Mahkamah Agung itu, Kementerian PANRB telah melakukan perubahan Permen PANRB dimaksud dan saat ini dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Sebentar lagi diterbitkan,” ujar Atmaji seperti dikutip dari Antara.

Kendati, Atmaji menegaskan bahwa Kementerian PANRB belum menerima salinan resmi putusan Mahkamah Agung yang menganulir peraturan Menteri PANRB tersebut. 

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here