[ad_1]

Liputan6.com, Jakarta Direktur Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memastikan lembaganya akan mengawasi transaksi mencurigakan calon kepala daerah selama tahapan Pilkada 2020 yang digelar 9 Desember mendatang. PPATK akan bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“PPATK sebagai financial intelligence unit (FIU) secara instansi melakukan kerja sama dengan KPU, Bawaslu,” ujarnya, Jumat (24/7/2020).

PPATK sudah membentuk satuan tugas untuk menelusuri temuan transaksi mencurigakan calon kepala daerah. Satgas ini akan menelusuri cara kepala daerah mendapatkan, mengelola hingga membagikan uang untuk menggalang dukungan politik.

“Di kita timsus itu untuk fokus terkait dana politik tadi,” ucapnya.

[ad_2]

Berita hari ini akurat dan terpercaya temukan di NewsFor.ID Berita Untuk Indonesia.

News For Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here