[ad_1]

Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi total atas perkara korupsi yang jelas telah merugikan negara sesuai hasil perhitungan BPKP Sulsel itu.

“Supervisi KPK penting agar benang merah kasus ini terus tersambung. Masih banyak keterlibatan pihak lain tapi belum tersentuh. Kita harap penyidikan kasus ini segera dilanjutkan untuk mencari tersangka berikutnya,” kata Kadir Wokanubun, Direktur ACC Sulawesi via telepon.

Ia mengaku menyayangkan sikap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) yang terkesan menutupi peran pihak lain dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek underpass simpang lima Bandara.

“Padahal sangat jelas semua yang tergabung dalam tim satgas harus dimintai pertanggungjawaban. Aneh sekali jika penyidikan kasus ini tak dilanjutkan kembali,” ujar Kadir.

Ia sangat berharap Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) yang baru, Firdaus Dewilmar segera mengevaluasi dan mengatensi upaya penyidikan lanjutan guna mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus yang jelas telah merugikan negara miliaran rupiah tersebut.

“Dalam sidang terdakwa sebelumnya, Ahmad Rifai itu jelas terungkap fakta bahwa dalam kegiatan pembebasan lahan tidak merujuk pada aturan sebenarnya,” beber Kadir.

Dimana pada tahap kegiatan pembebasan lahan proyek underpass Bandara, tidak ada pembentukan tim pengadaan tanah yang merujuk pada aturan tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Melainkan kegiatan tersebut dikerjakan oleh tim yang dinamakan tim satgas yang didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Wali Kota Makassar periode itu.

“Motifnya jelas bahwa mereka tidak ingin melibatkan BPN yang tentunya mengetahui persis status lahan yang dimaksud yakni merupakan lahan negara,” jelas Kadir membeberkan fakta persidangan.

Sehingga kata dia, wajar jika ditemukan terjadi pembayaran ganti rugi pada orang yang tidak berhak alias salah bayar.

“Dari keterangan BPN kepada penyidik kan juga tegas bahwa ada lahan negara yang dibayarkan dalam proyek pembebasan itu. Ini jelas pertanggungjawabannya kepada tim satgas secara kolektif yang berperan sebagai panitia pembebasan lahan dalam hal ini,” ungkap Kadir.

Ia berharap Kajati Sulsel yang baru mendukung adanya upaya penyidikan lanjutan terhadap kasus underpass yang sebelumnya telah menyeret dua orang terdakwa dan seorang diantaranya yakni Ahmad Rifai saat ini perkaranya masih berproses di tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulsel.

“Kasus ini tak boleh ada kesan tebang pilih, harus dilanjutkan. Apalagi dukungan alat bukti sangat cukup,” ucap Kadir.

Tak hanya itu, ia juga meminta Kejati Sulsel menindaklanjuti serta mendalami fakta persidangan kasus underpass lainnya. Diantaranya tentang keberadaan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim satuan tugas (satgas). Dimana jika merujuk pada aturan yang ada, seharusnya yang dibentuk bukan tim satgas. Melainkan tim pengadaan tanah atau kerap disebut dengan nama tim sembilan.

“Ini perlu didalami. Apa alasan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti proyek pembebasan lahan underpass yang dimaksud tidak membentuk tim sembilan tetapi tim satgas,” ujar Kadir.

Menurutnya dalam kasus ini seluruh tim satgas harus bertanggungjawab penuh. Karena, lanjut dia, tugas dan fungsi tim satgas bersifat kolektif dalam kegiatan pengadaan tanah proyek underpass yang dimaksud bermasalah itu.

“Jadi, kita ingin kasus ini terungkap secara terang benderang dan menyeret semua yang terlibat didalamnya,” tegas Kadir.

Sebelumnya dalam sidang terdakwa Ahmad Rifai, JPU juga telah menghadirkan dua orang saksi dari tim satgas dalam sidang dugaan korupsi pembebasan lahan underpass simpang lima bandara saat itu.

Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Daniel Pratu, kedua saksi yang dihadirkan JPU yakni masing-masing Lurah Sudiang Udin dan mantan Camat Biringkanaya, Andi Syahrum Makkurade memberikan kesaksian yang cukup menjadi alasan pertimbangan agar penyidikan kasus underpass ini harus dilanjut.

Dalam kesaksiannya di tengah persidangan, keduanya mengaku tak mengetahui persis bagaimana teknis pelaksanaan pembebasan lahan underpass yang telah berjalan tersebut.

Meski demikian, keduanya tak menampik telah bertanda tangan dalam dokumen hasil verifikasi nama-nama penerima ganti rugi lahan.

“Nama-nama tersebut sudah ada dan kami tak tahu asal muasalnya. Kalau tanda tangan, betul kami tanda tangan tapi nama-nama sudah ada lebih awal,” terang Lurah Sudiang, Udin yang juga diamini oleh Syahrum yang diketahui berperan sebagai anggota tim satgas pembebasan lahan proyek underpass dalam persidangan sebelumnya.

Tak hanya itu, usai persidangan, terdakwa dugaan korupsi underpass simpang lima Bandara, Ahmad Rifai juga turut menguatkan jika proyek pembebasan lahan underpass memang bermasalah.

Ia mengatakan, seharusnya semua tim satgas menjadi tersangka sama dengan dirinya. Karena tanggung jawab tim satgas dalam pembebasan lahan bersifat kolektif.

“Semua harus tersangka karena kesalahan pembayaran ini akibat rekomendasi tim satgas. Kami di tim satgas kan bekerja secara kolektif bukan inisiatif sendiri-sendiri,” jelas Rifai dalam persidangan yang digelar, Kamis 16 Mei 2019.

 

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here