[ad_1]

Liputan6.com, Jakarta – Transportasi umum menjadi alternatif paling diminati masyarakat Jabodetabek untuk bepergian, terutama KRL Commuter Line. Kereta yang melayani relasi antar kota di Jabodetabek dinilai cepat dan efektif apalagi tarif terjangkau.

Namun begitu, subsidi pemerintah yang digelontorkan untuk KRL juga besar. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO) di 2020 sebesar Rp 2,67 triliun. Untuk KRL Jabodetabek mencapai Rp 1,55 triliun atau porsinya mencapai 0,58 persen.

PSO KRL ini merupakan yang terbesar karena yang mempunyai 44 relasi dan dalam Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2019 akan melayani 1.057 perjalanan setiap harinya.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai, tarif KRL harus mengalami penyesuaian atau dinaikkan, meskipun tidak berlaku untuk semuanya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban pemerintah karena menanggung besarnya subsidi.

“Untuk mengurangi beban pemerintah, perlu ada restrukturisasi tarif KRL. Tarif bersubsidi diberikan bagi penumpang penglajo,” kata Djoko dalam tulisannya, Senin (15/6/2020).

Djoko bilang, subsidi sebaiknya dihilangkan untuk perjalanan kereta akhir pekan. Hari Sabtu, penumpang penglajo hanya sekitar 5 persen dan di hari Minggu hanya 3 persen.

“Pengguna KRL di akhir pekan kebanyakan bermobilitas dengan tujuan sosial seperti wisata, belanja, keperluan keluarga dan lain-lain. Perlu dikurangi secara bertahap penghilangan subsidi di akhir pekan,” lanjutnya.

Sementara beberapa tahun lalu kajian atau studi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Ditjen KA) juga sudah dilakukan. Ditjen KA juga berkenaan dengan rencana perubahan pola tarif KRL Jabodetabek tersebut.

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here