[ad_1]

Liputan6.com, Jakarta – Tuntutan satu tahun terhadap penyerang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, mendapat perhatian publik termasuk Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI).

Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak mengatakan, pihaknya bisa memahami kekecewaaan masyarakat atas tuntutan dalam perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan.

Pihaknya berjanji akan memberikan sejumlah rekomendasi setelah persidangan berakhir.

Hal itu sesuai dengan Perpres 18 Tahun 2011 Tentang KKRI. Barita mengutip pasal 13. Disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya KKRI tidak boleh mengganggu tugas kedinasan dan mempengaruhi kemandirian Jaksa dalam melakukan penuntutan, sehingga untuk materi maupun teknis penuntutan adalah ranah Kejaksaan.

“Kami tidak bisa intervensi sekarang karena proses penuntutan masih berjalan dan proses peradilan masih berjalan artinya sesudah putusan pengadilan baru lah kami bisa melakukan fungsi-fungsi itu sehingga jangan sampai tugas-tugas komisi ini mengganggu proses persidangan,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (14/6/2020).

Menurut Barita, putusan hakim adalah dokumen yang sangat penting bagi komisi kejaksaan untuk memberikan evaluasi menyeluruh secara komprehensif dan obyektif karena dalam perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan tidak bisa dipisahkan dari proses penyidikan, pra penuntutan, penuntutan hingga putusan.

“Dan pertimbangan hakimlah yang akan sangat banyak menentukkan apakah dakwaan dan tuntutan jaksa relevan dengan alat-alat bukti yang akan ditimbang oleh hakim. Jadi kami tidak boleh mengintervensi, mempengaruhi kemandirian jaksa,” ucap dia.

 

 

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here