[ad_1]

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri berharap kepala daerah dan penyelengara negara lainnya mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu yang dikerap menjadi bancakan yakni terkait pembahasan anggaran, atau biasa disebut ketuk palu.

“Tolong jangan ada lagi ketuk palu dalam rangka pengesahan APBD provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Firli dalam Diskusi Interaktif KPK dengan Gubernur se-Indonesia, Rabu (24/6/2020).

Firli bercerita saat dirinya masih menjadi deputi penindakan di lembaga antirasuah. Dirinya dan pimpinan KPK mengunjungi suatu daerah mengingatkan jangan ada lagi tidak pidana korupsi yang bersumber dari ketuk palu.

Namun usai dirinya melakukan kegiatan pencegahan tersebut, rupanya imbauan tersebut tak dihiraukan.

“Setelah tiga hari kemudian, yang punya palu menyampaikan kepada badan-badan eksekutif ini, mengatakan jangan ini enggak boleh, kemarin KPK datang ke sini. Apa jawabannya? Dia bilang itu kan kemarin pak, sekarang orang KPK sudah pulang,” kata Firli.

Firli juga membeberkan potensi terjadinya korupsi pada sejumlah hal lainnya, seperti pemberian izin usaha tambang, fee hingga mark-up proyek. Kemudian rasuah di lahan reformasi birokrasi, khususnya mutasi atau rotasi rekrutmen pegawai.

“Ingat korupsi itu karena bisa saja orang telah menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan dan kewenangan,” kata Firli.

 

[ad_2]

Berita hari ini akurat dan terpercaya temukan di NewsFor.ID Berita Untuk Indonesia.

News For Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here